Gambar –Praktisi Hukum Anri Situmeang SH, MH (Foto/Red DRM/MS)
TANGERANG – Pada momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2025), praktisi hukum Anri Situmeang SH, MH menyampaikan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi (LAPDU) terkait realisasi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024.
Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dana hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024.
Menurut Anri, laporan yang diajukan didasarkan pada sejumlah temuan penggunaan anggaran yang dinilai perlu diklarifikasi.
“Ada beberapa item yang menjadi bahan pengaduan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh berdasarkan data,” ujarnya saat ditemui wartawan di Tigaraksa.
Beberapa poin penggunaan anggaran yang disebutkan Anri antara lain:
- Parade Pilkada (Gebyar Sosialisasi) Jasa Event Organizer sebesar Rp1.550.000.000.
- KPU dan PPS Paket EO (Hotel/Cottage) sebesar Rp1.068.600.000.
- Kampanye Jasa Event Organizer sebesar Rp173.000.000.
- Belanja bahan kampanye sekitar Rp1.365.675.676.
- Alokasi alat pelindung diri.
- Dana sosialisasi.
- Informasi pengembalian sisa dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sekitar Rp1.499.474.147
Anri meminta agar penegak hukum melakukan pendalaman terhadap penggunaan dana hibah tersebut, termasuk keterlibatan pihak ketiga apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.
“Kami berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap realisasi anggaran hibah Pilkada 2024,” ungkapnya.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPU Kabupaten Tangerang maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang mengenai laporan dimaksud.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Laporan: Muslim/Suharmi
