Oleh: Darmawan, S.Kom | Jurnalis Media Online | Wartawan Muda (UKW Dewan Pers)
Anak-anak Indonesia hari ini hidup di tengah paradoks. Di satu sisi, negara memiliki beragam regulasi yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun di sisi lain, kekerasan terhadap anak, eksploitasi, perkawinan usia dini, putus sekolah, hingga ancaman di ruang digital masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar soal kebijakan, tetapi juga soal kesadaran kolektif.
Dalam konteks inilah peran media dan jurnalis menjadi sangat menentukan. Media bukan hanya penyalur informasi, melainkan aktor sosial yang mampu membentuk persepsi publik dan mempengaruhi arah kebijakan. Apa yang dipilih untuk diberitakan, bagaimana narasi disusun, dan seberapa konsisten isu dikawal akan berdampak langsung pada perhatian publik dan respons negara.
Save the Children Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan telah lama mendorong agenda pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Namun upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa dukungan media yang konsisten dan berperspektif hak anak. Realitasnya, isu anak kerap kalah oleh isu politik, konflik elite, atau sensasi sesaat. Padahal, persoalan anak adalah persoalan masa depan bangsa yang dampaknya jauh lebih panjang.
Media memiliki kekuatan untuk mengubah data menjadi kesadaran. Angka-angka statistik tentang kekerasan anak atau ketimpangan akses pendidikan akan kehilangan maknanya jika tidak diterjemahkan menjadi cerita yang membumi, empatik, dan mendorong kepedulian publik. Di sinilah jurnalis dituntut untuk bekerja tidak hanya dengan logika berita, tetapi juga dengan kepekaan sosial.
Namun, keberpihakan pada isu anak tidak boleh mengorbankan etika jurnalistik. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip utama. Identitas anak wajib dilindungi, narasi tidak boleh mengeksploitasi penderitaan, dan pemberitaan harus menghindari stigmatisasi. Media justru harus menjadi ruang aman yang memberi suara bagi anak, bukan menambah beban trauma mereka.
Ke depan, tantangan media bukan hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga mengkampanyekan perubahan. Isu perlindungan anak di ruang digital, dampak kemiskinan terhadap tumbuh kembang anak, serta kesenjangan layanan dasar di daerah perlu dikawal secara berkelanjutan. Media lokal memiliki peran strategis karena paling dekat dengan realitas sosial dan mampu menjembatani suara masyarakat ke tingkat kebijakan.
Kolaborasi antara media, organisasi masyarakat sipil seperti Save the Children Indonesia, dan pemerintah menjadi kunci. Media harus tetap kritis ketika negara abai, tetapi juga objektif dan konstruktif saat kebijakan pro-anak dijalankan. Sikap ini penting agar media tidak terjebak pada oposisi semata, melainkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Mewujudkan Indonesia yang layak anak bukan proyek jangka pendek dan tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak. Ia membutuhkan komitmen bersama dan konsistensi pengawalan. Dalam hal ini, media dan jurnalis memegang peran strategis sebagai penjaga ingatan publik dan pengingat tanggung jawab negara.
Pada akhirnya, cara media memperlakukan isu anak hari ini akan menentukan bagaimana bangsa ini memandang masa depannya sendiri. Ketika media memilih untuk berpihak pada anak, sejatinya media sedang berpihak pada masa depan Indonesia.
