Jakarta — Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH menegaskan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar menjalankan kekuasaan administratif. Menurutnya, nilai keadilan dan kemanusiaan yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semakin menjauh dari praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, dalam dan luar negeri, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Kamis (6/2/2026).
“Nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila seharusnya diterapkan langsung oleh Presiden hingga ke level paling bawah—menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah. Namun realitasnya, rakyat justru sering diposisikan seolah harus mengayomi negara, bukan diayomi oleh negara,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai ironi besar di negara yang mengaku berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
Kejatuhan Negara Ditentukan oleh Sikap Pemimpinnya
Dalam kajian historisnya, Prof. Sutan Nasomal mengungkapkan bahwa runtuhnya banyak kerajaan dan negara di masa lalu bukan semata akibat kekuatan militer atau ekonomi, melainkan karena sikap para pemimpinnya yang sombong, egois, dan abai terhadap penderitaan rakyat.
Menurutnya, pemimpin yang kehilangan keberpihakan kepada masyarakat juga kehilangan kekuatan moral dan spiritual.
“Pemimpin yang zalim tidak akan mendapat dukungan kekuatan universal—doa-doa tulus dari hati masyarakat yang terdzalimi. Tanpa itu, kekuasaan hanya tinggal angka dan jabatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, umur sebuah negara sangat ditentukan oleh ketakwaan pemimpinnya dalam menjalankan amanah serta kepatuhan terhadap nilai agama dan kepercayaan yang dianut.
Pancasila Jangan Hanya Jadi Slogan dan Seremoni.
Sebagai negara berideologi Pancasila, Indonesia memiliki seperangkat nilai luhur yang seharusnya menjadi napas kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Prof. Sutan Nasomal mengkritik keras praktik para pemimpin yang menjadikan Pancasila sebatas slogan pidato dan simbol seremonial.
“Jika Pancasila hanya dibaca di atas kertas dan mimbar, tetapi tidak dihidupkan dalam kebijakan dan tindakan, maka para pemimpin itu sejatinya tidak pancasilais,” katanya.
Ia menilai, ketika nilai Pancasila ditinggalkan, yang muncul justru praktik arogan, kebijakan liar, dan tindakan yang mengorbankan rakyat kecil.
Ancaman Disintegrasi Bangsa Bukan Isapan Jempol
Menjawab pertanyaan apakah Indonesia bisa runtuh dan hilang dari peta dunia, Prof. Sutan Nasomal menegaskan hal tersebut bukan mustahil.
“Apa yang ditanam oleh para pemimpin hari ini akan dituai dalam waktu yang tidak lama. Pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat pasti tumbang,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam menanam kebijakan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat, dapat membawa dampak besar bagi keberlangsungan negara.
Penggusuran dan Penghilangan Nafkah Rakyat
Dalam diskusi santai bersama tim media, Prof. Sutan Nasomal menyoroti maraknya kebijakan penataan kota yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contoh nyata adalah penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) atas nama keindahan, ketertiban, dan estetika kota.
Menurutnya, PKL adalah bagian dari denyut ekonomi rakyat kecil yang bertahan hidup dengan modal terbatas.
“Jika PKL digusur, pemerintah wajib menyediakan relokasi yang tetap memberi peluang penghasilan. Jangan memutus mata rantai kehidupan mereka,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pasar-pasar tradisional besar yang ada saat ini pada awalnya tumbuh dari aktivitas para PKL yang berjualan di pusat keramaian.
Transportasi dan Hilangnya Lapangan Kerja. Selain PKL, Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti kebijakan penghapusan angkutan kota yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian ribuan sopir angkot.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menyiapkan solusi dan alternatif pekerjaan sebelum mengambil kebijakan yang menghilangkan sumber nafkah rakyat.
“Pemimpin yang merusak lahan usaha masyarakat tanpa solusi pengganti tidak akan bertahan lama. Doa orang-orang yang terdzalimi itu cepat diijabah,” ujarnya.
Darurat Kelaparanb : Pelanggaran Nilai Pancasila Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa membiarkan darurat kelaparan meluas di tengah masyarakat adalah bentuk kejahatan moral dan pelanggaran serius terhadap nilai Pancasila.
“Pancasila menjamin setiap orang untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Jika pemerintah justru menghilangkan pekerjaan rakyat tanpa pengganti, maka pemerintah tersebut telah mengkhianati Pancasila,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar para pemimpin di semua tingkatan berhenti bersikap arogan dan dzalim, serta kembali memanusiakan manusia dalam setiap kebijakan yang diambil.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SE, SH, MH
Pakar Hukum Internasional
Pemerhati Masalah Sosial dan Kemanusiaan
